Ratusan sopir truk memblokade jalan dj Bundaran GMS Mendagi Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat hari ini (23/06/2025) menyebabkan arus lalu lintas macet total ratusan mobil terjebak kemacetan.
Menurut Koordinator Lapangan (Kolap) H. Zulfikri menuntut Pemerintah Pusat melalui DPRD Provinsi untuk membatalkan pemberlakukan Undang-Undang ODOL. Aksi unjuk rasa para sopir truk menolak penerapan penuh aturan ODOL (Over Dimension Over Loading). Para sopir menilai kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada pendapatan mereka.
Aksi ini dilakukan dengan berbagai bentuk konvoi kendaraan, mogok massal, hingga memarkirkan truk di pinggir jalan sebagai bentuk protes. Sopir truk berharap pemerintah dapat meninjau ulang atau menunda pemberlakuan sanksi penuh terhadap pelanggaran ODOL, serta memberikan solusi yang adil baik bagi sopir maupun pemilik usaha angkutan.
Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap dan Kepala Desa Beleke Islahudin langsung menemui para sopir truk untuk meminta mereka membubarkan diri karena aksi pemblokiran jalan tidak memiliki ijin dan mengganggu pengguna jalan lainnya. “Kapolres juga menyampaikan bahwa sangat mendukung perjuangan mereka, namun juga harus menghargai pengguna jalan lainnya”.
“Kades Beleke menyampaikan bahwa wilayah ini adalah wilayah Desa Beleke dan memohon agar saling menghormati dan menghargai supaya akses jalan tersebut dibuka, karena banyak pengguna jalan lain terganggu dan tidak bisa melintasi”. Ujarnya.
Tuntutan aksi kita akan dijawab besok pagi oleh DPRD Provinsi yang sudah disampaikan melalui Kapolres Lombok Barat, karena aksi kita ini tidak memiliki ijin, sehingga diminta untuk membubarkan diri lebih dahulu, namun jika para sopir truk tidak mengindahkan, maka itu tanggungjawab sendiri. Ujarnya
